Tentang Kami

Dewan Permusyawaratan Mahasiswa (DPM) adalah lembaga legislatif tertinggi KBM POLTEKKES KEMENKES SEMARANG

Tujuan DPM adalah mengawasi dan mengevaluasi jalannya pemerintahan yang telah dan sedang berlangsung di lembaga mahasiswa KBM POLTEKKES KEMENKES SEMARANG

Tugas dan Wewenang DPM

1. Menetapkan GBHK (Garis Besar Haluan Kerja) BEM

2. Memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden BEM yang baru

3. Mengesahkan Program kerja yang akan dilaksanakan BEM selama satu periode

4. Meminta laporan pertanggungjawaban Presiden BEM

5. Menampung, menyalurkan, dan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa pada lembaga terkait

6. Melaksanakan pengawasan dan kontrol terhadap:

a. Kebijakan dan kinerja BEM

b. Kebijakan POLTEKKES KEMENKES SEMARANG

c. Kebijakan jurusan atau prodi

d. Kebijakan anggaran BEM

Keanggotaan DPM terdiri dari perwakilan satu orang dari tiap prodi D III POLTEKKES KEMENKES SEMARANG yang menduduki pejabat struktural maupun komisi-komisi

Masa kepengurusan anggota DPM adalah satu periode

Masa kepengurusan anggota DPM berakhir jika yang bersangkutan:

a. Melanggar PPOM yang telah disepakati

b. Cuti kuliah

c. Sudah tidak menjadi mahasiswa POLTEKKES KEMENKES SEMARANG

d. Meninggal dunia

DPM mempunyai hak:

a. Hak legislasi, petisi, budget dan interpelasi

b. Apabila BEM menyimpang dari GBHK dan PPOM maka akan dikeluarkan memorandum I yaitu 3 minggu setelah adanya penyimpangan. Memorandum II dikeluarkan 2 minggu setelah dikeluarkannya memorandum I. Jika tidak ada perubahan maka DPM berhak mengadakan sidang istimewa

c. Mengadakan pengesahan berupa surat keputusan yang diambil melalui sidang

d. Mengadakan perubahan atas kebijakan yang telah dikeluarkan

e. Setiap anggota mempunyai hak untuk mengajukan pendapat yang membangun demi kelancaran dan kemajuan DPM maupun Poltekkes Kemenkes Semarang

DPM mempunyai kewajiban:

a. Mematuhi peraturan yang berlaku di Poltekkes Kemenkes Semarang

b. Membina demokrasi dalam pemerintahan mahasiswa

c. Menjaga nama baik almamater

d. Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi mahasiswa serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya

Sidang Umum dilaksanakan pada akhir periode

Sidang Umum DPM adalah sidang tertinggi DPM dengan peserta sidang terdiri dari DPM, BEM, utusan DEMA, utusan HIMA, calon DPM dan calon BEM

Sidang Umum DPM dilakukan sekali dalam satu periode pada akhir kepengurusan BEM

Agenda Sidang Umum :

a. Mendengarkan dan menanggapi laporan pertanggungjawaban dari Presiden BEM

b. Memilih dan menetapkan ketua DPM

c. Memilih dan menetapkan Presiden dan wakil Presiden BEM

Rapat Dewan diadakan setiap enam bulan sekali

Rapat Dewan adalah rapat yang dilaksanakan oleh DPM dalan rangka mengevaluasi kinerja BEM

Sidang Pleno

Sidang pleno adalah sidang yang dilaksanakan DPM untuk merancang dan menetapkan Surat Keputusan KBM

Sidang Istimewa

Sidang Istimewa dilaksanakan DPM apabila terjadi penyimpangan GBHK dan PPOM oleh presiden BEM yang diusulkan sekurang-kurangnya 2/3 anggota DPM

Alat kelengkapan DPM

1. Alat kelengkapan DPM terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan komisi- komisi

2. Komisi yang ada dalam DPM adalah sebagai berikut:

a. Komisi kebijakan dan kinerja BEM

b. Komisi kebijakan POLTEKKES KEMENKES SEMARANG

c. Komisi kebijakan Jurusan/Prodi

d. Komisi anggaran BEM

Anggaran DPM berasal dari alokasi dana untuk DPM diambil dari saldo awal BEM sebesar 20% yang dibayarkan satu kali di awal registrasi